Plastik pelindung UV yang disebut dalam dokumen pengadaan, misalnya, tidak ditemukan terpasang pada lokasi penangkaran yang diperiksa. Hal serupa terjadi pada besi hollow galvanis yang disebut telah dibeli dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah seluruh material benar-benar dibeli, dikirim, dan digunakan sesuai spesifikasi serta volume yang dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan tersebut seharusnya dapat dijawab melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, faktur pembelian, bukti pembayaran, surat jalan, stok material, hingga pemeriksaan fisik dan pengukuran volume di lapangan.
Dugaan Tanah Dibebankan, tetapi Diambil dari Lokasi Sendiri
Persoalan lain yang tak kalah serius berkaitan dengan pengadaan tanah lapisan atas.
Dalam dokumen, terdapat anggaran ratusan juta rupiah untuk kebutuhan top soil. Namun, berdasarkan penelusuran di lapangan, muncul dugaan bahwa tanah yang digunakan bukan didatangkan atau dibeli dari sumber eksternal, melainkan diambil dari area sekitar lokasi penangkaran itu sendiri.
Jika benar, kondisi tersebut patut diaudit secara menyeluruh.
Sebab, apabila suatu komponen telah dibebankan sebagai biaya pengadaan, tetapi materialnya ternyata tidak dibeli sebagaimana yang tercantum dalam dokumen, maka terdapat persoalan serius mengenai kebenaran pertanggungjawaban biaya tersebut.
Pola yang sama juga disebut ditemukan pada pekerjaan bibit kopi Gayo 1 yang dikerjakan PT Trifa Amanah Lestari.
Jutaan Bibit, Sebagian Justru Mati Sebelum Didistribusikan
Persoalan paling nyata terlihat pada kondisi fisik bibit.
Penelusuran di lokasi menunjukkan adanya bibit kakao dan kopi yang mati sebelum didistribusikan atau ditanam di lahan penerima.
Kematian bibit dalam jumlah besar bukan sekadar persoalan teknis. Jika bibit yang dibayar menggunakan anggaran negara tidak mampu bertahan hingga tahap distribusi, maka efektivitas belanja pemerintah patut dipertanyakan.
Lebih jauh, kondisi tersebut berpotensi menggagalkan tujuan utama program, yakni menyediakan bahan tanaman berkualitas untuk mendukung pemulihan dan pengembangan perkebunan masyarakat.
