“Aparat penegak hukum mestinya sudah harus ada langkah. Turun dan periksa Kadis PUPR Kab. Majene selaku PA. Lakukan audit secara detail terhadap semua pekerjaan yang menjadi temuan BPK. Jangan hanya berhenti di pengembalian uang,” pungkasnya.
BPK dalam laporannya juga menemukan kelemahan pengendalian di DPUPR Majene, seperti tidak adanya pemisahan fungsi otorisasi dan mekanisme pembayaran non-tunai yang tidak berjalan.
(*)
Leave a comment