MAMUJU, FAKTAALTERNATIF — Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran dan aliansi peduli hukum di Sulawesi Barat mendesak Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat untuk segera menuntaskan dugaan korupsi serta mark-up dalam proyek pengadaan lahan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Sulawesi Barat. Kasus yang terindikasi merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah ini dinilai berjalan di tempat sejak mulai diselidiki pada awal tahun 2026.
Proyek pengadaan lahan BLK yang berlokasi di Kalukku, Kabupaten Mamuju ini diketahui menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai lebih dari Rp6 miliar.

Leave a comment